Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui perwakilan dari World Bank (Bank
Dunia) yang berada di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung di Istana
Kepresidenan di Bogor, Selasa (21/11). Jokowi didampingi Menteri
Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri
Mulyani, Kepala BKPM Thomas Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sementara
dari pihak Bank Dunia dihadiri oleh Kepala Perwakilan World Bank
Indonesia Rodrigo Chaves, Lead Economics Frederico Gil Sander, Program
Leader for Human Development Camilia Holmemo, Program Leader of
Equitable Growth, Finance, dan Institutions Yongmei Zhou, dan Operations
Officer Steisiansari Mileiva.
"Terimakasih atas kedatangan yang
mulia di Istana Bogor. Perekonomian Indonesia saat ini tumbuh dengan
baik," kata Jokowi dalam sambutan awalnya.
Sebelumnya, Dewan
Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar
AS atau Rp 3,4 triliun pada 1 November 2017 kepada Indonesia. Utang baru
ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas belanja
pemerintah, administrasi pendapatan, dan kebijakan perpajakan.
Kepala
Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves menyampaikan,
melanjutkan kemajuan signifikan yang telah dicapai saat ini, reformasi
fiskal perlu diteruskan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasinya.
Perencanaan dan penerapan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif
dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan taraf hidup
keluarga miskin dan rentan.
''Dengan adanya sistem perpajakan
yang lebih efisien dan adil akan memberikan sumber daya lebih baik
kepada pemerintah untuk menyediakan layanan penting seperti kesehatan,
bantuan sosial, dan infrastruktur,'' kata Chaves dalam keterangan
tertulis, Jumat (17/11).
Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia
merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Kesenjangan pendapatan yang ada saat ini disebabkan oleh tingkat
kepatuhan yang rendah. Hal ini juga disebabkan secara sebagian oleh
rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga terbatasnya basis
pajak dan sulitnya pengelolaan.
Ekonom Utama Bank Dunia dan
ketua tim untuk program ini, Hans Anand Beck, menyatakan tanpa reformasi
besar dalam pengumpulan pendapatan, seiring dengan terus berlanjutnya
harga komoditas yang moderat, maka rasio pendapatan terhadap PDB
Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah. ''Hal ini
akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas
pembangunan,'' kata Beck.
Pinjaman Reformasi Kebijakan
Pembangunan ke-2 (Second Fiscal Reform Development Policy) mendukung
reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan
memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar
pajak individu maupun perusahaan.
Pembuatan anggaran jangka
menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini,
juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas
belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur,
dan bantuan sosial.
Pembiayaan ini merupakan pinjaman ke dua dari
tiga rangkaian pinjaman untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia.
Pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih
besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, juga
mengurangi pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beberapa
barang konsumsi, dan telah membantu keluarga berpenghasilan rendah agar
keluar dari kemiskinan.
Dukungan Bank Dunia bagi reformasi fiskal
Indonesia merupakan komponen penting Kerangka Kemitraan Negara dari
Grup Bank Dunia di Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas
pemerintah dengan dampak perubahan yang besar. Pinjaman kebijakan
pembangunan ini dibangun berlandaskan reformasi fiskal yang didukung
oleh program Bank Dunia lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan
publik.
Pinjaman ini disiapkan di bawah kerja sama dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Franaise de Dveloppement.
sumber: republika
Comments